Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Sidang Tanah Transad Naibonat, Saksi Akui Cap Jempol di Berita Acara Arahan BPN Kupang

Rabu, Agustus 04, 2021 | 01:51 WIB Last Updated 2021-08-03T17:51:45Z


GardaNTB.com, Kabupaten Kupang.-Sidang Kasus Tanah Transmigrasi TNI/AD (Transad) Naibonat dengan agenda pemeriksaan saksi dari para tergugat berlangsung seru di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, Senin (02/08/21).


Dalam sidang yang melibatkan tergugat Anselmus "Jefri" Djogo itu, terungkap fakta bahwa cap jempol dilakukan setelah penandatanganan berita acara berdasarkan arahan BPN Kabupaten Kupang.


Hal tersebut diungkapkan oleh saksi Florina Andi saat ditanyai Kuasa Hukum Penggugat, E. Nita Juwita, SH.,MH soal berita acara yang di dalamnya tertera banyak cap jempol para ahli waris yang sangat tidak lazim dalam standar pembuatan suatu berita acara.


Pantauan Awak media, sidang dengan nomor perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/20212/PN Oelamasi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tergugat, terkait cap Jempol dari para ahli waris tanah Transmigrasi TNI/Angkatan Darat (Transad) Naibonat, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT yang tertera dalam berita acara Pada Tanggal 2 Agustus 2017 lalu. 


"Maaf ibu cap jempol dalam berita acara dilakukan setelah Tanggal 2 Agustus 2017, hal itu karena setelah berita acara tersebut diajukan ke Pertanahan (BPN Kabupaten Kupang) disuruh revisi oleh BPN untuk dibubuhkan tanda cap jempol pada setiap bagian dalam berita acara tersebut,"kata Florina Andi.


Masih menurut Florina Andi, tanah tersebut dihibahkan Pada Tahun 2010 setelah perjuangan Anselmus Jefri Djogo, Sehingga TNI/AD melepaskan hak tanah tersebut kepada 35 orang purnawirawan/Warakawuri TNI/AD Naibonat.  


Dirinya mengaku sebagai ahli waris dari Pletu Andi, pihaknya mendapatkan hibah tanah dari TNI/AD seluas 1.400 meter persegi. itupun dibagikan kepada saudara tirinya. Namun kenyataannya ketika Saksi Florina ditanyai Kuasa Hukum Penggugat, E Nita Juwita, SH.,MH apakah pihaknya membayar pajak seluas 1.400 meter persegi. 


Florina Andi menjelaskan bahwa orang tuannya membayar pajak diatas tanah tersebut seluas 2.000 meter persegi, dan tanah tersebut sebelumnya diberikan ijin pakai dan pengelolaan dari TNI/AD (Korem Wira Sakti) sejak tahun 1978.


Setelah berjuang sampai 10 tahun lebih, akhirnya tanah Transad Naibonat tersebut dicabut dari kepemilikan tanah TNI/AD dan dihibahkan kepada 35 orang ahli waris yang sebelumnya telah menempati dan mengelola tanah tersebut sejak tahun 1978.


"Pak Anselmus Djogo telah berjuang sehingga kami telah memiliki sertifikat tanah tersebut,"Ujar Florina.


Ketika ditanyakan apakah peran Anselmus Djogo dalam mengurus tanah tersebut, Florina menjelaskan bahwa Anselmus Djogo sebagai koordinator dalam pengurusan tanah Transad Naibonat dan diberi kuasa untuk mengurus tanah itu.


"Apakah ada bukti surat kuasa dari ahli waris yang diberikan kepada Anselmus Djogo  untuk mengurus tanah Transad Naibonat tersebut,"tanya E Nita Juwita, SH MH.


Florina mengungkapkan bahwa Anselmus Djogo sebagai koordinator dalam pengurusan tanah tersebut karena setelah pertemuan dengan Korem/161 Wira Sakti Kupang, pihak Korem menanyakan soal Surat Kuasa dari para ahli waris kepada  Anselmus Djogo  untuk mengurus tanah tersebut.


Sidang dengan tergugat Anselmus Djogo dan Lurah Naibonat Daniel Leomanggi, SH dipimpin oleh Ketua majelis Hakim Afhan Risal Albone, SH dan anggota majelis Hakim Hendra A. Halomoan Purba dan Seppin Leidy Tanuab, SH dengan menghadirkan dua orang saksi Dili Teguh Nugroho dan Florina Andi. (GARDA-01).


×
Berita Terbaru Update