Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan



Indeks Berita

Sidang Paripurna DPRD, Bupati AKJ Sampaikan KUA-PPAS RAPBD 2022

Sabtu, November 06, 2021 | 08:56 WIB Last Updated 2021-11-06T00:56:16Z
Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani (AKJ). Foto:Dok/Ist.


Gardantb.com, Dompu.- Bupati Dompu, Abdul Kader Jaelani (AKJ) menyampaikan Kebijakan Umum dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dompu yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Setempat, Jumat (05/11/21) Pukul 20:00 WITA.


Sidang Paripuna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Dompu, Anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri, Sekda, Pimpinan OPD dan Pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

Foto: Dok/Ist.

Dalam sambutannya, Bupati AKJ memaparkan, Kebijakan umum anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.


"APBD menjadi salah satu dari dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah, berfungsi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,"paparnya.


Dijelaskan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun KUA-PPAS RAPBD untuk dibahas dan mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPRD sebagai dasar dalam Penyusunan Rancangan APBD.


Kemudian disebutkannya, Dokumen KUA dan PPAS memuat gambaran kondisi ekonomi makro, termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD tahun Anggaran 2022, termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDBRD, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, serta kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah.


Dimomen ini, Bupati AKJ juga menjelaskan APBD tahun anggaran 2022 menjadi APBD pertama yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa pendekatan, baik secara teknokratis, partisipatif melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang).


"Penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan menuju Dompu Mashur, dengan program prioritas Jarapasaka dalam RKPD yaitu peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur dasar daerah, peningkatan mutu pelayanan dasar, peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat,"terang Bupati.


Disidang yang berlangsung, Bupati AKJ juga menegaskan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2022 masih memprioritaskan penanganan terhadap pandemi covid-19 dan dampaknya seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022 seperti dukungan program pemulihan ekonomi, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi covid-19, dukungan kelurahan, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya sesuai dengan perioritas yang ditetapkan pemerintah pusat. 


Mengakhiri sambutannya, Bupati AKJ menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD. "Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang dengan arif dan bijaksana telah mengagendakan kegiatan ini,"ucap Bupati AKJ.


Ia menambahkan, apa yang diupayakan ini menjadi wujud kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk terus melanjutkan pembangunan didaerah ini. Dengan menyampaikan harapan agar Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD segera dapat mengagendakan lebih lanjut pembahasan KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan. 


"Saya berharap KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan dengan segera dapat dibahas kembali hingga mendapat persetujuan dari dewan yang terhormat,"tandasnya.


*GARDA-01*


×
Berita Terbaru Update