Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tim KPPP Evaluasi Distributor dan Pengercer Pupuk di Ambalawi

Rabu, Januari 12, 2022 | 21:19 WIB Last Updated 2022-01-12T13:19:06Z
Foto: Dok/Tim Gardantb.com.

GardaNTB.com, Kabupaten Bima.-Pemerintah Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima melakukan Rapat Koordinasi dengan Distributor Pupuk subsidi, Pengecer, Tim KPPP Kabupaten Bima, Tim KPPP Kecamatan, Penyulu Pertanian, Pemuda dan Mahasiswa di Aula Kantor Camat Ambalawi, Rabu (12/12/2022).


Menurut Camat Ambalawi, Abdul Muis, S.Sos pengarahan dan pembinaan ini merespon isu yang beredar bahwa ada pengecer di Ambalawi yang menjual pupuk diwilayah lain.


Merespon isu tersebut, Lanjut Camat, pihaknya sudah mendatangi pengecer di masing-masing Desa. Namun yang namanya maling itu pasti sembunyi, pengawasan di Desa ada babinsa, Babinkantibmas, babintrantibum wajib melaporkan pada pimpinan masing-masing untuk melakukan monotoring.


"Alhamdulillah sampai hari ini ambalawi terpenuhi pupuk, ketika ada temuan pengecer yang nakal harus diberi ketegasan bila perlu kalau masih nakal cabut saja izinnya,"kata camat.


Kabag Ekonomi atau Sekretaris KPPP Kabupaten Bima Irfan Dj, SH menyampaikan, pupuk subsidi ini merupakan bagian dari negara, berbeda dengan pupuk non subsidi. Pemain dalam pendistribusian pupuk adalah distributor dan pengecer sebagai pelakukan penjualan pupuk sesuai dengan aturan yang berlaku dalam permen nomor 49 tahun 2017.


"Mengapa kami turun dilokasi masing masing kecamatan untuk mengemban amanah negara, meminta distributor dapat membuat jadwal pendistribuan, satu satunya kabupaten yang paling rusuh di NTB adalah Bima,"ungkapnya.


Dia menambahkan, Pengawasan pupuk harus melaporkan pada PPL kecamatan untuk menepis hal-hal lain sekaligus kerjasama sampai kapanpun.


Sementara Ketua tim KPPP sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs.H.M.Taufik Haq, M.Si menyampaikan dengan tegas setiap distributor dan pengecer wajib mengikuti surat edaran bupati bima sesuai aturan yang berlaku, apabila melanggar maka harus siap menerima konsekuensi.


Ia juga menyampaikan tidak ada aturan diatas aturan apapun dalilnya, apabila ditemukan segera laporkan pada KPPP agar dapat diberikan rekomendasi


Pada kesempatan yang sama beliau melakukan sosialisasi agar tidak melakukan babat pohon "Ngoho" dihutan tutupan negara, dan pada saatnya nanti akan dibuatkan Perda.


Diakhir kegiatan distributor maupun pengecer menyepakati, tidak menjual pupuk diatas harga HET, Tidak ada aturan dibuat diatas aturan, Patuhi surat edaran bupati, Penyusunan E-RDKK Tahun 2023 melibatkan RT/RW Kadus dan Kepala Desa. Selain itu dilarang keras jual paket dengan pupuk non Subsidi, setiap penjualan pupuk harus disertai nota, apabila melanggar siap menerima konsekuensi dengan dicabut izinnya. (GN-02).

×
Berita Terbaru Update