Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Ketua MK Menikah dengan Adik Presiden, Berpotensi _Conflict Of Interest_?

Minggu, Maret 27, 2022 | 00:47 WIB Last Updated 2022-03-26T16:57:25Z


Penulis Oleh: Mohamad Taufiqurrahman.,SH.,MH Constitusional Lawyer


Perkawinan Dalam kacamata Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentu merupakan peristiwa biasa, sepangjang perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Namun apabila perkawinan tersebut memiiki konsekuensi atau setidak-tidaknya berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap keberlangsungan prinsip ketatanegaraan, maka perlu untuk di analisis secara yuridis. Belakangan ini publik dihebohkan dengan pemberitaan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi telah melamar seorang perempuan yang merupakan adik kandung Presiden Republik Indonesia.


Tentu saja kita tidak dapat mengatakan bahwa perkawinan tersebut adalah peristiwa biasa, karena secara tidak langsung perkawinan tersebut akan berkaitan erat dengan bagaimana hubungan antar lembaga negara, dalam hal ini hubungan antara Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana cabang kekuasaan dibidang kehakiman (_judiciary_) dengan Presiden sebagai pelaksana cabang kekuasan dibidang Eksekutif.


Mengacu pada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi diatur Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 


Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.


Berdasarkan ketentuan tersebut khususnya tentang : 

1. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang notabene Pemerintah melalui Presiden memiliki Hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk disahkan bersama DPR sebagai Undang-undang yang dimana tentu akan menjadi persoalan apabila ada pihak yang mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.


Setidaknya terdapat dua ketentuan yang sangat erat kaitan yang menggambarkan hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan presiden dalam sistim ketatanegaraan kita yang berpotensi menimbulkan Konflik kepentingan. berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :_"Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya"_  Juncto Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanPemerintahan:_"Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"_


Ketentuan tersebut ditegaskan kembali melalui Poin 5 Prinsip Ketakberpihakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 9 Tahun 2006 Tentang PEMBERLAKUAN

DEKLARASI KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:

a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau

b. *Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;*


Maka berdasarkan analisis tersebut Penulis menyarankan supaya menghindari stigma negatif publik yang berimplikasi munculnya _distrust_ terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang objek sengketanya berkaiatan dengan keduduakn Presiden sebagai representasi pemerintah, alangkah arif dan bijaksananya jika ketua Mahkamah Konstitusi mengundurkan diri sebagai Ketua sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi.

×
Berita Terbaru Update