Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan



Indeks Berita

Duta PKB NTB Lakukan Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2021 Dirangkaikan dengan Bukber

Selasa, April 12, 2022 | 04:05 WIB Last Updated 2022-04-11T20:05:52Z


GARDANTB.com, Kota Bima. - Silaturrahim Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kabupaten Bima, Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Bima, Bersama IKA PMII Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Anggota DPRD Propinsi NTB Komisi II Dapil VI meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan kegiatan silaturrahmi bersama dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama diaula Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima, Senin (11/04/2022). 


Ketua IKA PMII Kabupaten Bima Adiman Husain, S.Pdi Menyampaikan terimakasih dan Penghargaan kepada sekretaris IKA PMII NTB atas keluangan waktunya sehingga bisa bersilaturrahim dengan kita semua. 


"Kegiatan ini merupakan agenda perdana IKA PMII kabupaten Bima sebelum dilantik dengan resmi PC IKA PMII Kab. Bima,  Belum dilantik saja sudah bisa membangun kegiatan apalagi sudah dilantik,"ungkapnya.


Sementara Sekretaris IKA PMII NTB Sekaligus Anggota DPRD NTB Komisi II Akhdiansyah, 'S.Hi setelah beberapa hari yang lalu melakukan agenda yang sama dengan PC NU Kab. Dompu dan IKA PMII dompu sekarang giliran Kabupaten Bima untuk melakukan kegiatan yang sama


Semoga dengan silaturrahim ini organisasi yang kita cintai ini dapat mengisi ruang ruang dalam segala hal, kalau soal kualitas IKA PMII kabupaten Bima sudah tidak diragukan lagi. 


Dikesempatan yang sama Duta PKB NTB Akhdiansyah atau sapaan akrabnya Guru Toi juga melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Propinsi NTB No 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. 


Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.


Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya anak perempuan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinaan "menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur". Sesuai Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang.


Dengan demikian ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Orang Tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.


Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan tersebut, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.


Kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan Anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal yang tertuang dalam dokumen Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang bersifat aspiratif dan global.


Masing-masing negara memutuskan bagaimana target ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (no one will be left behind) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan pada usia anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs.


Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.


Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perkawinan anak di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang Anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan Anak, dan aspek psikologis Anak serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak.


Atas dasar tersebut sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi terhadap upaya Pencegahan Perkawinan Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah. (GN 02).

×
Berita Terbaru Update