Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Soal Kereta Gantung Menuju Gunung Rinjani, Dewan Akan Mengklarifikasi Dua OPD

Senin, Agustus 01, 2022 | 13:28 WIB Last Updated 2022-08-01T05:29:53Z


GardaNTB.com, Mataram.-Hangatnya pemberitaan soal rencana pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani membuat banyak pihak angkat bicara. 


Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB banyak memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah, sekarang giliran wakil rakyat di Udayana. Khususnya Komisi II DPRD NTB tidak main-main, dewan akan mengklarifikasi dua OPD di Pemprov NTB. Yakni, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana (LHK) dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP).

 

"Minggu depan saya akan panggil LHK, Penamanan Modal (DPMPTSP). Saya mau minta informasi banyak hal soal kereta gantung ini,"tegas Akhdiansyah, S.H.I anggota Komisi II DPRD NTB baru-baru ini. 

 

Informasi yang berselewaran diberbagai media, PT Indonesia Lombok Resort saat ini sedang melakukan Feasibility Studies. Sementara dua OPD yang menjadi leading sektor pembangunan proyek yang telah mendapatkan izin Kementerian LHK itu belum memberikan informasi lebih luas kepada wakil rakyat. Apalagi ada informasi yang diterimanya, perusahaan melakukan FS tidak melibatkan banyak stakeholder di daerah.

 

Selaku wakil rakyat, Yongki sapaannya tidak menghendaki OPD itu hanya terkesan duduk manis, tidak proaktif terlebih ketika ditanya soal kereta gantung, dijawab masih menunggu hasil FS.

 

"Kalau mereka menunggu, pasif dong,"sentilnya.

 

Politisi PKB ini mengamati selama ini OPD terkesan selalu lempar tangan atas semua proyek nasional yang masuk ke NTB. Tidak jarang mereka saat ditanya program nasional masuk daerah tidak diketahui. 


"Untuk itu meski kereta gantung ini bukan proyek nasional namun semua perizinannya di pusat, sehingga OPD yang ada kaitannya dengan program itu harus aktif. Jangan hanya tidak tahu,"sentilnya lagi. 

 

Dewan minta Pemprov lebih pro aktif berkomuniksai dengan pusat. Jangan sampai semua proyek nasional ini main bypass (asal lewat) saja.

 

"Walaupun kebijakan ada nasional (izin) Pemprov jangan menunggu. Kalau menunggu lewat (ditinggal),”yakinnya. (GN-02). 

×
Berita Terbaru Update