Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Aksi Jilid II Cipayung Bima, Tolak Kenaikan BBM dan Mengecam Tindakan Represif Polri

Jumat, September 09, 2022 | 19:05 WIB Last Updated 2022-09-09T11:05:09Z

 


GardaNTB.com, Kota Bima. Ratusan mahasiswa yang tergantung dalam OKP Cipayung Bima yang terdiri dari HMI, PMII, KAMMI dan GMNI Cabang Bima menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Polres Bima Kota dan DPRD Kabupaten Bima menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tindakan Represif Polri, Kamis (8/9/2022). 


Pasalnya, masa aksi Cipayung Bima dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian menggunakan gas air mata saat aksi penolakan kenaikan BBM pada senin 5 September 2022 depan kantor DPRD Kabupaten Bima. Sehingga insiden tersebut membuat belasah kader mereka mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah sakit (RS) terdekat. 


Koordinasi Lapangan (Korlap) I, Firdaus dalam organisasinya menjelaskan, Berdasarkan kondisi kebangsaan hari ini yang begitu mencederai nilai Demokrasi. Dimana sikap otoriter pemerintah Republik Indonesia dalam merumuskaan kebijakaan secara cepat dan spontan yang menuai problem. 


"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi yang pokok dan cukup besar dalam pembangunan ekonomi. Harga BBM dalam negeri yang naik begitu pesat berdasarkan kebijakan pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia melalui rilis resmi menteri Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari sabtu tanggal 3 September 2022,"jelasnya.


Lebih lanjut Firdaus, Harga BBM Bersubsidi yang naik dari harga semula pertalite Rp.7.650 menjadi Rp.10.000, Solar dari Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.800 menjadi sorotan publik. Kebijakan ini tentu tidak berpihak kepada masyarakat, sebab bisa dipastikan bahwa semua kebutuhan baik sandang pangan dan papan ikut mengalami inflasi (kenaikan harga) karena BBM naik. 


"Seharusnya pemerintah bisa lebih memaksimalkan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran karena fakta menunjukkan 80% subsidi dinikmati oleh orang-orang yang tergolong mampu (kaya), bukan masyarakat kategori ekonomi menengah kebawah (Kompas, 12 juli 2022). Padahal BBM bersubsidi diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 26,16 juta jiwa per maret 2022,"terangnya.


Disamping itu, Firdaus mengungkapkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai sebuah institusi penegak hukum yang juga memiliki fungsi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat (UU nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia) kian hari mengalami distorsi dari kepercayaan public (public trust). Hal ini tentu bersumber dari munculnya berbagai fakta yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya.


Menurutnya, Kejahatan ditubuh polri yang melibatkan oknum-oknum tanpa klaster jabatan mulai dari tamtama hingga perwira tinggi POLRI hari ini menunjukkan terjadinya krisis moral dan disintegritas polri. Kapitalisasi hukum kerapkali terjadi, pengamanan terhadap segala jenis kejahatan dan tindakan kriminal yang melibatkan banyak anggota polri tentu di bilang kejahatan yang melibatkan lembaga Negara.


"Saat ini integritas kepolisian republik Indonesia sedang uji, tentu untuk mengembalikan citra dan nama baik institusi tidak sekedar dengan keberanian serta ketegasan tetapi juga keterbukaan dan melibaktkan banyak pihak terutama lembaga lembaga independen yang ada di pusat hingga daerah kota/ kabupaten,"bebernya.


Sementara Korlap II, Sukirman menyoal tentang fungsi POLRI sebagaimana amanat undang-undang Nomor 2 tahun 2022 sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat tentu tidak sekedar diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan kegiatan formal sosial kemasyarakatan, kegiatan kegiatan internal polri maupun pemerintahan, serta kegiatan kegiatan kamtibmas tetapi juga harus di terjemahkan dalam pelaksanaan pengendalian masa aksi unjuk rasa.


"Standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengendalian unjuk rasa dengan menggunakan gas air mata sangat membahayakan. Gas air mata mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya, bisa menimbulkan pengembangan penyakit pernapasan terutama untuk orang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu atau bawaan, juga menyebakan Luka, penyakit mata parah, kerusakan pada sistem peredaran darah, pencernaan dan menyebabkan kematian. Tentu hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan didalam menetapkan SOP pengendalian massa aksi unjuk rasa,"ungkapnya.


Oleh karena itu, merespon persoalan kenaikan harga BBM, budaya represif POLRI, dan mafia di sektor minyak dan gas di Indonesia. Maka Cipayung Bima menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Mendesak kepada pemerintah agar segera mencabut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.


"Kami mendesak pemerintah untuk memaksimalkan proses distribusi subsidi BBM agar tepat sasaran sesuai klaster pendapatan per kapita masyarakat dengan klas kendaraan roda dua dan transportasi umum maupun angkutan logistik, dan meminta kepada pemerintah mencabut kenaikan harga tarif dasar listrik dan menindak tegas mafia di sektor minyak dan gas,"tuturnya.


Selain itu, mengecam keras tindakan represif institusi kepolisian Negara republik Indonesia, serta mendesak Kepala Kepolisian Resort Bima Kota dan Resort Bima untuk mengevaluasi seluruh anggota dan menindak tegas oknum personil yang menangani aksi unjuk rasa dengan cara represif pada tanggal 05 September 2022 yakni satuan gabungan kota dan kabupaten di Kantor DPRD Kabupaten Bima.


"Kami mendesak Kapolres Bima Kota dan Kapolres Bima untuk tidak menggunakan Gas Air Mata dalam kegiatan pengendalian massa aksi unjuk rasa, apabila tuntutan kami tidak indahkan. Maka kami akan bersurat resmi ke KAPOLDA NTB melalui Kepala Biro SDM untuk segera melakukan sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dan dilakukan Mutasi,"tegasnya.


Menanggapi tuntutan Masa aksi, Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, S.I.K menyampaikan permohonan maaf atas tindakan represif anggotanya. "Apabila ada yang terluka, masukan laporan. Kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,"jelasnya.


Setelah mendengarkan penyampaian Kapolres, Masa aksi langsung bergeser menuju kantor DPRD Kabupaten dan menyampaikan orasi penolakan kenaikan BBM secara bergantian. 


Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad putra Feriyandi yang didampingi Wakil ketua 1 M. Aminurlah menemui masa aksi sekitar pukul 14.30 WITA dan menyatakan sikap siap untuk menolak kenaikan BBM dengan menandatangani Nota kesepahaman Cipayung Bima. 


"Kami sepakat dengan semua tuntutan adik-adik dari Cipayung Bima, Nota kesepahaman ini akan kami lampirkan ke DPR RI hingga ke Presiden RI,"Tandasnya. (GN-03). 

×
Berita Terbaru Update